Persaingan Usaha I Pengembangan Substitusi Terigu Lokal Selalu Dihambat Mendag Bisa Batalkan Rekomendasi KADI yang Promonopolistik

KORAN JAKARTA/WACHYU AP

JAKARTA - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan diharapkan membatalkan rekomendasi yang pernah diajukan menteri perdagangan sebelumnya mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor tepung terigu dari Turki. Pasalnya, rekomendasi tersebut sarat kepentingan segelintir perusahaan yang selama ini menguasai pasar terigu dalam negeri.

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu mengintervensi agar pasar impor terigu berbahan gandum nasional tidak dimonopoli. Selama ini, pengembangan terigu berbahan baku lokal ganyong dan ubi jalar selalu dihambat produsen monopolistik. Demi kepentingan rakyat banyak, pemerintah harus membongkar praktik monopoli yang selama ini merugikan konsumen.

Peneliti dari Institute for Development of Economics & Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengungkapkan Mendag Gita Wirjawan harus menelaah kembali rekomendasi soal pengenaan BMAD pada terigu Turki. Terlebih, di dalam analisis kausalitas antara dumping dan kerugian, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sama sekali tidak menguji keberadaan Bogasari sebagai produsen yang dominan dengan penguasaan pasar mencapai 70 persen.

Bahkan, KADI mengakui bahwa Bogasari sama sekali tidak mengalami kerugian dengan masuknya terigu dari Turki. "Sebaiknya menteri perdagangan membatalkan rekomendasi KADI sebelumnya atau kembali melakukan kajian untuk meyakinkan apakah benar sejumlah importir terigu dari Turki melakukan dumping," kata Ahmad Heri di Jakarta, Senin (20/2).

Menurut dia, pemerintah harus menghancurkan praktik monopoli yang selama ini terjadi dengan cara membuka pintu bagi pesaing produsen terigu yang mampu menjual dengan harga lebih murah. Tanpa pengenaan BMAD, harga terigu Turki menjadi lebih murah dan membantu usaha menengah ke bawah bisa berkembang. "Jadi, ada baiknya Gita Wirjawan menolak rekomendasi dari Mari Pangestu," papar Achmad Hari.

Sebelumnya, dikabarkan, anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno mengemukakan bahwa gugatan Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) terhadap Menteri Keuangan yang dinilai lamban menerapkan BMAD atas produk terigu Turki membuktikan pelaku monopoli pasar terigu nasional khawatir kehilangan keuntungan luar biasa yang dinikmati selama ini, yakni bisa menjual terigu dan gandum tanpa persaingan berarti.

Pemerhati pertanian, Khudori, menegaskan pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menciptakan pasar terigu yang sehat dan kompetitif. Eksistensi monopoli pasar terigu berbahan gandum berdampak pada sulit berkembangnya terigu berbahan lokal. Khudori menambahkan pasar terigu dan impor gandum cukup menggiurkan karena nilainya triliunan rupiah.

Hal itu membuat penguasa pasar dan negara eksportir akan melakukan segala cara untuk melindungi pasarnya dari gangguan. Dia mencontohkan masuknya terigu impor dari Turki yang langsung direspons pengusaha lokal dengan mengenakan tuduhan melakukan dumping.

"Komisi antidumping harus memberikan rekomendasi yang benar soal tuduhan dumping itu, harus dibuktikan. Dan perlu diingat, komisi itu anggotanya dari berbagai kementerian, bukan dari Kementerian Perdagangan saja," ungkap dia.

Pelajari Gugatan
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pemerintah saat ini tengah mempelajari gugatan yang diajukan pengusaha terigu yang bergabung dalam Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo). "Kami sedang mempelajari kasusnya karena saya sendiri baru dengar kalau dibawa ke PTUN. Demikian pula langkah-langkah yang akan kami lakukan, kita lihat saja nanti," jelas Mahendra.

Kepala Biro Humas dan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Ahmad Junaidi menyatakan pihaknya sudah memberikan pertimbangan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan peluang adanya monopoli pada pasar terigu serta peluang antidumping pada terigu karena pasar terigu di Tanah Air didominasi oleh beberapa perusahaan saja.

"Tahun lalu, KPPU pernah melakukan kajian tentang peluang monopoli dan potensi dumping pada pasar terigu di Indonesia. KPPU tidak dalam posisi memutuskan masalah pada kasus ini, namun hanya pertimbangan yang harus diambil pemerintah terkait antidumping pada terigu serta monopoli yang berkaitan dengan harga terigu di pasar," jelas Junaidi. fan/fia/lex/aan/WP

Yang Paling Indonesia, Ya Gegar Budaya!

---

Kalau bicara tentang hal apa yang “Paling Indonesia”, fenomena gegar budaya alias ‘culture shock’ adalah yang paling mewakili kondisi saat ini. Apapun yang dianggap unik dan menarik, tidak memerlukan waktu lama untuk menjadi heboh.
Fenomena gegar budaya ini tidak hanya terjadi di bidang media sosial saja, tapi hampir di semua bidang. Sebut saja booming distro, penggunaan RBT, band indie, fotografi, trend berburu kuliner, BlackBerry, sampai yang terbaru saat ini adalah sepeda fixie. Untuk media sosial, gegar budaya yang sempat terjadi adalah Friendster, Facebook dan Twitter.
Untuk media sosial, eksistensi Indonesia tidak perlu diperdebatkan lagi. Hingga saat ini Indonesia adalah negara dengan peringkat kedua pengguna Facebook terbanyak dengan lebih dari 36 juta user , yang tercatat dalam situs socialbakers.com. Peringkat pertamanya tentu saja diduduki oleh Amerika Serikat.
Pada media sosial Twitter, Indonesia juga termasuk salah satu negara yang banyak mendapat sorotan. Memang hampir tidak ada catatan resmi tentang peringkat negara dengan user terbanyak, karena pihak Twitter sendiri terlihat sangat tertutup dengan masalah ini. Tapi, banyak dan aktifnya user Twitter di Indonesia terbukti dengan seringnya Indonesia masuk ke dalam “Trending Topic”. Bahkan Ariel Peterpan pun bisa ‘mendunia’ lewat Twitter, meskipun tidak dalam konteks yang baik.
Memang fenomena Twitter di Indonesia belum seperti Facebook. Namun,trend penggunaan jejaring sosial ini di Indonesia masih sangat berpotensi untuk berkembang. Kenapa? Karena dalam siklus gegar budaya, penggunaan Twitter ini masih berada pada tahap awal. Untuk penjelasan lengkapnya, akan saya jelaskan pada bagian tulisan di bawah ini.

Siklus Gegar Budaya, Dari ‘Cult’ Menuju ‘Alay’
Fase pertama: Rintisan
Pada tahapan ini segelintir orang mulai menemukan suatu hal yang unik, dan mulai menggunakannya sehingga mereka terlihat berbeda dan menonjol dibandingkan orang lain pada umumnya. Mereka melakukan gebrakan untuk mendobrak hal-hal umum yang sudah menjadi kebiasaan. Apa yang digemari oleh para perintis ini kemudian menjadi ‘cult’ karena di luar kebiasaan dan masih dianggap aneh oleh masyarakat umum. Dan bagi anak muda, menjadi berbeda dengan orang kebanyakan itu identik dengan kata ‘keren’.
Fase Kedua: Berkembang
Seiring berjalannya waktu, sesuatu yang awalnya menjadi ‘cult’ itu pada akhirnya mulai diterima oleh masyarakat. Akibatnya, makin banyak orang yang penasaran dan tertarik untuk ikut mencoba sesuatu yang dianggap ‘cult’ itu. Tentu dengan diiringi harapan bahwa dengan mengikuti hal-hal yang ‘cult’ tersebut akan membuat mereka ikut  terlihat keren.
Fase Ketiga: Booming
Karena semakin banyak orang yang mengikuti hal yang tadinya ‘cult’ itu, pada akhirnya terjadi booming besar-besaran. Karena booming itulah hal yang tadinya ‘cult’ dan eksklusif tersebut akhirnya berubah menjadi trend yang diikuti semua orang. Lalu semuanya mulai terbagi menjadi 2 kategori. Yang ‘normal’ karena menggunakannya dengan wajar dan yang ‘alay’ karena hanya sekedar ikut-ikutan.
Fase Keempat: Breakdown
Akhirnya, trend mulai meredup dan perlahan-lahan ditinggalkan. Pada tahap ini orang-orang ‘cult’ yang menciptakan trend tersebut mulai berpindah ke hal lain yang mereka anggap lebih menarik, dan menciptakan calon trend yang baru. Lalu, orang-orang yang lain akan mengikuti hal ‘cult’ baru yang muncul, sehingga akhirnya memulai siklus yang sama.
*Untuk definisi ‘cult’ dan ‘alay’ silakan cari sendiri di Google, karena kalau saya jelaskan disini nanti jadi terlalu panjang tulisannya.
Kalau tidak percaya dengan pemaparan di atas, anda tidak usah susah-susah menghubungi saya untuk bertanya. Anda tinggal melihat saja lingkungan sekitar, teman-teman dan keluarga anda. Membuktikannya sangat mudah. Anda punya akun Facebook? Jika ya, saya sangat yakin salah satu dari sekian banyak alasan anda membuat akun tersebut adalah karena diajak atau ikut-ikutan teman anda. Kalau anda malu mengakuinya, di dalam hati juga cukup kok.
Haruskah Kita Bangga? Tentu Saja!
Sekarang pertanyaannya adalah, apa kita layak membanggakan fenomena gegar budaya ini? Ya, sudah tentu kita harus bangga. Terutama untuk booming penggunaan internet dan media sosial. Penggunaan media sosial , terutama Twitter, secara tidak langsung memperkenalkan Indonesia ke mata dunia. Pengguna Twitter dunia telah mengetahui apa yang terjadi di Indonesia melalui hashtag-hashtag seperti #indonesiaunite, #prayforindonesia #timnasgaruda sampai #peterporn.
Memang, tidak semuanya dalam konteks yang baik. Tapi pengaruhnya sangat besar. Bahkan seorang Bruce Dickinson, vokalis band legendaris Iron Maiden, bisa mengetahui kasus yang menimpa Ariel Peterpan . Belum lagi bintang porno Vicky Vette yang rajin mengikuti isu-isu yang sedang hangat di Indonesia. Bahkan ia sampai membuat akun di KasKus, salah satu forum online terbesar di Indonesia. Ini adalah bukti nyata kekuatan pengaruh dari internet dan media sosial.
Karena gegar budaya internet dan media sosial, dunia bisa mengenal Indonesia dengan lebih jauh. Mari kita memanfaatkannya untuk memperkenalkan hal-hal yang baik tentang Indonesia kepada dunia.


Sumber: Kompasiana

Transportasi Udara Bisnis Penerbangan Optimistis Meningkat

udayrayana.blogspot.com

JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional (Inaca) optimistis angkutan penerbangan nasional tetap diminati masyarakat walau baru-baru ini muncul kasus pilot salah satu makapai penerbang menggunakan narkoba.


Ketua Umum Inaca Emirsyah Satar menegaskan kasus tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap prospek industri penerbangan Indonesia yang tetap cerah.


"Asalkan ada kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah dan maskapai, yang memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum indisipliner tersebut," katanya di Jakarta, Jumaat (10/2).


Diharapkannya, kasus tersebut jangan dianggap sebagai gambaran umum gaya hidup seluruh awak pesawat. Pasalnya, awak pesawat adalah ujung tombak industri penerbangan yang menjunjung tinggi profesionalisme dan dituntut untuk selalu berdisplin.


Inaca sebagai sebuah asosiasi juga tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi karena tugas mereka hanya sebagai sebuah pemberi masukan kepada pihak regulator, yakni pemerintah.


"Sebagai asosiasi kami menyesalkan tindakan yang tidak bertanggung jawab oknum kru pesawat yang telah menyalahgunakan obat-obat terlarang sehingga menimbulkan keresahan di kalangan para pengguna jasa transportasi udara," katanya.


Lisensi Dicabut
Sementara itu, Sekjen INACA Tengku Burhanuddin meminta regulator mencabut lisensi pilot yang menggunakan narkoba. "Penggunaan narkoba oleh para kru pesawat menunjukkan peredaran narkoba merupakan masalah nasional yang seharusnya pemberantasannya tidak hanya dibebankan kepada maskapai," ungkapnya.


Menurut Burhanuddin, pencabutan lisensi terbang bisa menjadi hukuman yang cukup berat bagi pilot bersangkutan. Untuk menimbulkan efek jera, INACA selaku asosiasi maskapai penerbangan nasional akan selalu menginformasikan kepada maskapai agar pilot-pilot yang mengunakan narkoba tidak dapat diterima di maskapai lainnya.


"Kami kira dengan dicabut lisensi terbangnya, sekaligus di-black list di perusahaan penerbangan mana pun, akan membuat para pilot berpikir ulang untuk menggunakan narkoba karena tindakan ini berlaku umum di negara mana pun," katanya.


Secara terpisah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub Bobby Mamahit menduga siswa-siswi calon pilot bisa terpengaruhi efek buruk narkoba saat mendapatkan hari libur selama beberapa hari di lingkungan masyarakat.


"Ada dua hari waktu yang diberikan untuk bergaul ke masyarakat. Di situ mereka bisa saja kena dampak buruk dari masyarakat, seperti narkoba, rokok. Itu merupakan bentuk dari gaya hidup," ujarnya.


Bobby mengatakan para taruna dan taruni berada di dalam asrama selama lima hari dengan pengawasan yang ketat dari pembina. Kadang kala pihak sekolah pun melakukan pemeriksaan secara mendadak ke kamar-kamar para siswa.


Diungkapkannya, sebenarnya yang mudah stres itu petugas air traffic control (ATC) di Bandara Soekarno-Hatta yaitu 100 petugas menangani 2.000 gerakan pesawat. "Bayangkan saja itu ada 20 pesawat yang ditangani 1 orang. Tentu lebih sulit daripada pilot yang konsentrasinya hanya tertuju pada 1 pesawat," katanya.dni/E-12

Penurunan BI Rate I Deposan Kakap Terus Dimanjakan Bunga Tinggi Nikmati Bunga Obligasi Rekap, Bank Abaikan Kredit

id.ibtimes.com

Bank memilih mempertahankan obligasi rekap karena keuntungannya besar

JAKARTA - Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate tidak serta-merta bakal diikuti dengan penurunan suku bunga pinjaman perbankan. Pasalnya, sejumlah bank besar telanjur nyaman menikmati keuntungan dari pendapatan kupon obligasi rekapitalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau obligasi rekap yang diberikan pemerintah sekitar 13,175-14,275 persen per tahun.


Oleh karena itu, bank yang menghimpun dana masyarakat tersebut enggan menjalankan fungsi utama sebagai penyalur kredit untuk menggerakkan sektor riil. Mereka lebih menikmati subsidi bunga dari APBN dari instrumen yang bebas risiko ketimbang mengucurkan kredit ke masyarakat yang dianggap lebih berisiko.


"Dibandingkan dengan BI Rate, kupon obligasi rekap yang diberikan pemerintah sangat tinggi. Makanya bank memilih mempertahankan obligasi ini karena keuntungannya besar daripada menyalurkan kredit dengan bunga menyesuaikan BI Rate," kata ekonom dari Indef, Enny Sri Hartati, di Jakarta, Jumat (10/2).


Seperti diketahui, obligasi rekap adalah warisan lama ketika BI menyuntikkan dana lewat BLBI untuk menalangi perbankan saat menghadapi krisis pada 1998. Sejumlah bank besar kemudian diselamatkan melalui surat utang itu dengan tenor hingga 20 tahun tanpa ada pasar yang berminat.


Sejak 2003, bank pemilik obligasi rekap menikmati keuntungan hanya dari penghasilan bunga obligasi negara. Pada tahun itu, APBN harus membayar bunga sekitar 31,55 triliun rupiah terhadap sisa obligasi rekap yang masih dipegang perbankan, sekitar 319,33 triliun rupiah.


Tanpa bunga obligasi negara itu, Bank Mandiri, Bank Central Asia, BNI, BRI, BTN, Bank Lippo, dan Bank Danamon, pada semester I-2003 saja langsung merugi. Dengan demikian, keuntungan yang dibukukan saat itu dinilai semu. Hal itu berarti bank-bank besar itu disubsidi oleh rakyat pembayar pajak lewat APBN. Hingga tahun lalu, Bank Mandiri yang memiliki obligasi rekap 77 triliun rupiah masih menikmati pendapatan kupon cukup signifikan, begitu juga BRI yang memegang obligasi rekapitalisasi 13,6 triliun rupiah dari total obligasi pemerintah yang dimilikinya sebesar 20 triliun rupiah.


Masyarakat harus membayar bunga obligasi rekap hingga jatuh tempo pada 2033 yang nilai akumulatifnya bisa mencapai sekitar 450 triliun rupiah. Pada 2000, APBN mengalokasikan 38 triliun rupiah untuk membayar bunga obligasi rekap. Tahun 2008, dianggarkan lebih besar lagi, tidak kurang dari 60 triliun rupiah.


Kredibilitas Hilang
Menanggapi keengganan perbankan menurunkan bunga kredit, Enny menilai saat ini bank sentral kehilangan kredibilitas di hadapan perbankan. Bahkan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak bersedia menurunkan suku bunga penjaminan. "Kalau dulu masih signifikan. Ketika BI Rate turun, suku bunga kredit juga turun. Tapi saat ini, tidak ada bank yang menurunkan suku bunga kreditnya," jelas dia.


Karena itu, dia menyarankan pemerintah dan BI berkoordinasi dengan baik agar tidak menimbulkan kekisruhan di pasar. "Kebijakan itu sebenarnya harus berkaitan dengan keefektifan dari kebijakan moneter dan dukungan kebijakan fiskal. Kalau sekarang, BI Rate ini referensinya dari inflasi, sementara inflasi itu tidak saja karena demand, tetapi juga didorong oleh sisi supply," jelas Enny.


Sementara itu, Gubernur BI Darmin Nasution menjelaskan penurunan BI Rate bukan satu-satunya faktor yang bisa menurunkan lending rate atau bunga pinjaman. "Itu hanya satu faktor. Kita juga akan melakukan pembahasan rencana bisnis bank," kata dia.


Selain membahas rencana bisnis bank, saat ini BI tengah melakukan pembicaraan terkait penurunan suku bunga kredit dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Darmin juga mengakui bank yang menyimpan obligasi rekapitalisasi cenderung malas menyalurkan kredit karena terbuai dengan keuntungan kupon yang diberikan pemerintah.


Padahal, obligasi rekap itu membebani mereka, terutama bank-bank BUMN. Mereka menjadi kurang kompetitif dibandingkan bank yang tanpa obligasi rekap cukup besar di dalam neracanya. Menurut peneliti ekonomi LIPI, Latif Adam, perbankan akan berhitung lebih jauh jika harus menurunkan suku bunga kredit, yang sekaligus diikuti dengan penurunan bunga deposito. "Pasalnya, nasabah kakap akan mencari alternatif lain yang menguntungkan jika bank menurunkan suku bunga deposito. Hal ini yang dikhawatirkan oleh bank," jelas dia. fan/lex/yok/WP

Bunga Acuan l Bank Takut Likuiditasnya Ditarik Nasabah Kredibilitas BI Dipertaruhkan

KORAN JAKARTA

JAKARTA - Penurunan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen belum tentu berdampak terhadap penurunan suku bunga kredit perbankan. Bahkan, kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) untuk Februari itu seperti memukul angin.


"BI bisa menjadi kurang kredibel jika kebijakannya tidak diikuti oleh bank-bank. Jangankan suku bunga kredit, bahkan suku bunga deposito pun belum tentu turun," ujar pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono di Jakarta, Kamis (9/2).


Apalagi saat ini level suku bunga deposito boleh dibilang sudah berada pada level sensitif. Jika turun lagi maka pemilik dana bisa memindah portofolionya ke emas, dollar Amerika Serikat (AS) atau lainnya. "Ini alasan bank cukup rigid, karena takut likuiditasnya ditarik nasabah," jelasnya.


Sisi lain, dia melihat, BI tampaknya sedang berusaha meyakinkan pasar bahwa inflasi aman, sehingga BI rate diturunkan jadi 5,75 persen. Namun tampaknya juga sulit menghindari bahwa sebentar lagi harga BBM dan tarif listrik pasti naik, justru karena inflasi rendah, serta APBN sudah terlalu berat memberi subsidi.


Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) Kamis (9/2) memutuskan untuk menurunkan BI Rate. Keputusan ini ditempuh bank sentral guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah memburuknya situasi ekonomi global. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI, Difi A Djohansyah mengungkapkan, penetapan BI Rate menjadi 5,75 persen dari 6 persen tetap mengedepankan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.


"Dengan BI Rate sebesar 5,75 persen ini, maka koridor bawah dan atas suku operasi moneter BI masing-masing menjadi 3,75 persen untuk fasilitas simpanan dan 6,75 perseen untuk fasilitas pinjaman," jelas Difi, kemarin.


Menurut Tony, potensi kerawanan likuiditas masih akan terjadi ke depan. Meski belakangan ini tekanan masalah zona euro mereda. Namun pada 20 Maret nanti akan ada utang Yunani yg jatuh tempo cukup besar . "Ini rawan menimbulkan guncangan," imbuhnya.


Dijelaskan, goncangan tersebut biasanya menyebabkan euro melemah, dollar AS menguat dan rupiah melemah. Shock juga sewaktu-waktu bisa terjadi pada Spanyol yang penganggurannya meledak hingga 23 persen. Situasi ini bisa menyebabkan rupiah volatile.


Dia mengaku suku bunga kredit sebenarnya untuk segmen kredit korporasi sudah cukup rendah. Namun suku bunga kartu kredit dan UMKM masih tinggi sehingga harus diupayakan turun, sekalipun bank memang menghadapi faktor risiko yang besar di segmen tersebut.


"Mendorong persaingan adalah cara terbaik. Bank BUMN bisa didorong untuk menjadi pelopor persaingan ini. Saya yakin bisa, meski mungkin tidak secepat yang diharapkan pihak BI dan publik," imbuhnya.


Likuiditas Bank
Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan penurunan BI Rate ini sesuai dengan perkiraan karena BI mempunyai ruang untuk menurunkan BI rate 25-50 bps.


"Jadi, kalau hanya turun 25 bps, itu sudah bagus mengingat inflasi year on year hanya 3,76 persen dan espektasi inflasi masih dibawah 4,5 persen dengan memperhitungkan efek negatif lonjakan inflasi karena administered price dari pembatasan distribusi BBM mulai April nanti dan kenaikan TDL 10 persen," jelasnya.


Ryan yakin, BI sudah menghitung dampak BBM dan TDL ke depannya sehingga berani menurunkan BI Rate 25 bps. Kendati demikian, dia mengakui penurunan BI Rate ini tidak serta merta disertai dengan penurunan bunga kredit karena acuan bank-bank dalam penetapan bunga dana adalah LPS Rate. Jika LPS berani menurunkan LPS Rate menjadi berkisar 5,25-5,75 (di bawah atau sama dengan BI Rate) maka bunga kredit berpeluang turun. Namun facktor utama turunnya bunga kredit ada pada kondisi likuiditas bank dan komposisi dana pihak ketiga (DPK).


"Jika likuiditas kuat dan dana murahnya dominan, saya yakin bunga kredit akan turun lebih agresif. Kasusnya bank per bank dan bukan secara industry. Jika bank-bank besar berani turunkan bunga kredit akan mendorong bank-bank menengah dan kecil menurunkan bunga kredit juga," katanya. lex/AR-2

Pembangunan Nasional I Penghapusan Utang Angkat Kesejahteraan Rakyat Anggaran Berimbang Jadi Bukti Kemampuan Membayar Utang

KORAN JAKARTA

JAKARTA - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sistem anggaran berimbang atau balance budget merupakan bukti kuat bahwa pemerintah mampu membayar utang. Selama pemerintah masih menerapkan anggaran defi sit yang ditutup dengan utang, hal itu menunjukkan pemerintah belum mampu melepaskan diri dari kebergantungan terhadap utang.


"Anggaran berimbang bisa mencerminkan kemampuan kita membayar utang. Untuk mencapai itu, diperlukan kemampuan pemerintah untuk lebih efi sien, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan anggaran negara dan seberapa besar beban pembayaran utang dapat ditekan dalam pembuatan kebijakan anggaran," kata Direktur Koalisi Anti Utang Dani Setiawan di Jakarta, Kamis (9/2).


Sebelumnya, dikabarkan, penerapan anggaran berimbang bermanfaat untuk meredam nafsu berutang dan mengurangi stok utang lama. Apalagi selama ini pemerintah tidak memunyai konsep pengelolaan utang yang jelas sehingga jumlah utang pada akhir 2011 menjulang hingga 1.803,49 triliun rupiah.


"Kita memang belum mampu keluar dari jerat utang. Akibatnya, pemerintah juga tidak berani mewujudkan anggaran berimbang, kendati pemerintah mencanangkan anggaran berimbang pada 2014," kata pengamat ekonomi dari LPEM FEUI, Eugenia Mardanugraha.


Sedangkan ahli ekonomi kesejahteraan rakyat UGM, Poppy Ismalina, mengatakan terdapat perbedaan mendasar antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan negara Uni Eropa terkait konsep pengelolaan utang dalam anggaran negara.


Jika di Uni Eropa, utang dianggap kewajiban negara yang harus dibayar, maka dalam APBN pemerintah Indonesia justru memasukkan utang dalam pos penerimaan negara.


Mayoritas pemimpin negara Uni Eropa sepakat membentuk disiplin anggaran yang lebih ketat agar tidak ikut terjerumus krisis utang di zona euro.


Uni Eropa juga mewajibkan anggotanya untuk menerapkan undang-undang mengenai anggaran yang berimbang. Sebaliknya, pemerintah Indonesia hingga kini belum juga mengendurkan nafsu berutang.


Padahal, pertengahan tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya telah mengingatkan kepada tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II untuk segera menyusun peta jalan percepatan menuju anggaran yang sehat dan berimbang.


Menurut Presiden, sekuat apa pun ekonomi sebuah negara kalau defi sitnya sangat tinggi, rasio utang terhadap GDP juga sangat tinggi dan terjadi sejumlah keseimbangan, maka ekonomi negara bersangkutan sebenarnya tidak aman sehingga dalam jangka panjang fundamentalmnya tidak kokoh.


Dani mengatakan dengan jumlah total outstanding utang hingga Januari 2012 mencapai 1.937 triliun rupiah yang terdiri atas utang luar negeri 615 triliun rupiah dan surat berharga negara (SBN) 1.322 triliun rupiah, sebenarnya secara riil telah menimbulkan beban pembayaran yang sangat berat dalam APBN.


Dia menambahkan upaya pemerintah membayar utang setiap tahun, baik cicilan pokok maupun bunga, sesungguhnya telah menimbulkan pengorbanan yang besar dari rakyat. Pasalnya, hal itu mengakibatkan pengurangan alokasi belanja untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.


Perbuatan Tercela


Dani menegaskan salah satu perbuatan tercela yang diwariskan oleh para elite politik, yakni DPR dan pemerintah, adalah mewariskan beban utang bagi generasi yang akan datang.


"Sampai kapan rakyat dipaksa menanggung beban utang hasil perbuatan tidak bermoral para elite yang mengkhianati rakyat sendiri. Dalam pengertian membuat perjanjian utang dengan cara penyerahan kedaulatan bangsa dan untuk memperkaya diri sendiri," imbuh dia.


Oleh karena itu, kata Dani, pihaknya mengusulkan agar pemerintah menempuh upaya pengurangan atau penghapusan beban utang, khususnya warisan utang rezim otoriter Soeharto di masa lalu. Penghapusan utang itu jelas akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi nasional.


Sebab setiap tahun akan tersedia dana sekurang-kurangnya 200 triliun rupiah hasil realokasi pembayaran utang untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan. lex/nig/yok/WP

Nilai Rapor SBY 5

Presiden SBY

Kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)–Boediono ternyata  masih jauh dari harapan rakyat. Rapor merah layak diberikan kepada pemerintah ini. Jika diberi angka maka nilai rapor SBY tidak lebih dari 5.

Naskah: Alex Marten Jeramun

20 Oktober 2010 pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II genap berusia setahun.  Namun jelang setahun terpilihnya sebagai pasangan presiden dan wakil presiden Oktober 2009, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan SBY-Boediono menurun.   

Survei Indo Barometer yang dirilis  beberapa waktu lalu menyebutkan penyebab menurunnya kepercayaan terjadap SBY nya karena harga sembako yang naik dan menjadi mahal.  Penurunan tingkat kepuasan mencapai indeks 50,9 persen, sedikit lebih tinggi daripada penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY dalam periode lalu yang sempat terhempas karena kenaikan harga BBM hingga indeks 36,5 persen.

Sebenarnya, pascapemilu 2009, Indo Barometer mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY-Boediono naik ke angka 90,4 persen. Namun terus turun sejak awal 2010. Kepuasan tertinggi masyarakat terhadap SBY adalah di bidang keamanan, sementara masyarakat tidak puas dengan kinerja SBY dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan survei terbaru ini pula, Indo Barometer mencatat masyarakat atau sekitar 50,9 persen responden cenderung puas dengan kinerja SBY sebagai Presiden. Namun, mayoritas publik atau sekitar 61,5 persen responden justru tidak puas terhadap kinerja dan performa Boediono sebagai wakil presiden. "Buat SBY ini lampu kuning, tapi buat Boediono sepertinya sudah lampu merah," tandasnya.

Di antara banyak kemajuan yang dicapai, publik masih menagih janji untuk menciptakan perubahan, terutama di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Kemiskinan dan pengangguran masih membayangi perjalanan pemerintahan SBY ke depan.

Dampak kenaikan harga BBM  dan TDL memang luar biasa. Sampai sekarang, puluhan juta orang hidup terseok-seok dalam kemiskinan. Departemen Sosial  dan  Badan Pusat Statistik (BPS) mencarat, sampai Maret 2010, jumlah penduduk miskin saat ini menjadi 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia atau  menurun sebanyak 2,4 persen. Meski data versi BPS ini masih diperdebatan. Karena realitasnya, jumlah penduduk miskin bisa jadi lebih tinggi dari angka BPS.

Dalam kondisi seperti ini, Presiden Susilo menghembuskan “angin sorga” di depan DPR, menjanjikan pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk memberi masyarakat sumber penghasilan. Namun janji ini masih ditunggu-tunggu. SBY mengundang polemik yang berkepanjangan memaparkan angka kemiskinan dan pengangguran yang diragukan akurasinya.

Di mata para aktivis,  setahun umur pemerintahan SBY-Boediono, adalah sebuah duet kegagalan. Konsekwensi pemerintahan yang gagal adalah harus turun dan diganti. "Lima tahun kepemimpinan SBY dan setahun pemerintahan SBY-Boediono kondisi Indonesia makin terpuruk, tidak ada peningkatan kualitas kehidupan di segala aspek kehidupan," ujar salah satu aktivis yang juga salah juru bicara kelompok pergerakan Petisi 28, Masinton Pasaribu.

Tingkat  kesejahteraan rakyat katanya mengalami penurunan, disana-sini. Rakyat merasakan kesulitan hidup, lapangan kerja yang terbatas, harga-harga yang melambung tinggi, kebebasan beribadah yang dipersulit, kedaulatan negara yang merosot, dan lain-lain. Ketidakmampuan SBY-Boediono dalam mengelola dan memimpin pemerintahan adalah sumber utama segala permaslahan yang mendera negara dan bangsa Indonesia saat ini.

Baginya, tak ada dasar argumentasi untuk mempertahankan pemerintahan SBY-Boediono yang sudah gagal ini selain bersatu padu turun ke jalan kepung istana negara dan menggantikannya dengann membentuk pemerintahan yang pro kedaulatan nasional dan pro rakyat. "Pada tanggal 20 Oktober hingga 28 Oktober  nanti, adalah momentum perlawanan setahun pemerintahan SBY-boediono, dan sumpah pemuda. Mulai bulan Oktober 2010 ini kami kelompok gerakan akan terus menggalang perlawanan berbagai elemen rakyat hingga SBY-Boediono mundur dan meletakkan jabatannya," tandasnya.

Kritik pedas soal performance juga datang dari Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak).

Kompak  menilai janji SBY hingga saat ini masih belum terwujud.  Sejumlah persoalan besar belum diatasi dengan baik. Misalnya, masalah kesejahteraan, pemberantasan korupsi hingga persoalan administrasi negara. Korupsi (Kompak) menganggap SBY layak diberi rapor merah karena tak melihat perubahan signifikan dalam pemerintahannya. “Banyak janji kampanye SBY yang belum terwujud.  Publik terbuia oleh janji manis SBY. SBY cuman bisanya omdo (omong doang-red),” kritik Koordinator Kompak Fadjroel Rachman.

Faktor Peragu

Penilaian yang sama juga disampaikan pengamat politik FISIP UI, Prof Dr M Budiyatna. Menurutnya, selama setahun pemerintahan SBY-Boediono tidak menghasilkan sesuatu yang berarti bagi bangsa Indonesia. Ini terlihat dari sikap Malaysia yang melecehkan Indonesia, sementara pemerintah seperti tidak bersikap sebagaimana harapan masyarakat. “Dilihat dari segi politik, selama 1 tahun pemerintahan SBY tidak menghasilkan hal-hal yang signifikan. Pokok persoalannya, ketidaktegasan dan ketidakberanian SBY. Jadi, persoalan leadership,” ujarnya.

Demikian juga dari bidang perekonomian. Harus diakui, dalam bidang ekonomi memang ada sedikit perbaikan. Terdapat pertumbuhan ekonomi makro meskipun jumlahnya tidak terlalu besar tetapi merupakan suatu kemajuan yang cukup berarti. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur bahwa perekonomian Indonesia sudah baik karena pendapatan per kapita masyarakat masih rendah dan tingkat pengangguran serta harga sembako masih tinggi. Artinya perbaikan itu tidak menyentuh langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Saat ini angka-angka kemiskinan masih berpatok kepada data-data saja, tetapi pada kenyataannya banyak hal-hal yang tidak tersentuh seperti program-program pemerintah hingga saat ini tidak menghasilkan apa-apa tetapi semakin menyulitkan rakyat, seperti kenaikan harga sembako dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Dari segi hukum, juga sama saja. Berkali-kali SBY mengatakan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan. Akan tetapi kenyataannya hingga saat ini kasus Century masih terkatung-katung. Belum lagi kebijakan kontroversial remisi para koruptor yang juga menguntungkan besan SBY, Aulia Pohan.  “Belum terlihat adanya kemajuan yang signifikan selama pemerintahan SBY periode 2009-2014, justru semakin mengalami kemunduran. Hal ini terlihat dengan kurangnya ketegasan dalam penanganan kasus korupsi,” ujarnya.

Dengan demikian, Budiyatna memberi nilai 5 bagi rapor SBY. “Jadi, baik bidang politik, ekonomi, keamanan, hukum dll semuanya 5-lah. Saya kira, nilai itu cocok dengan kinerja SBY saat ini,” ujarnya Sabtu (02/10).

Sejak awal pemerintahan, SBY punya pekerjaan rumah sangat banyak yang harus segera dibereskan. Salah satunya adalah soal pemberantasan korupsi yang jadi jualan SBY selama masa kampanye Pilpres 2009 lalu. “Kalau dari sisi korupsi, sampai hari ini SBY belum juga membuat UU pembuktian terbalik. Padahal itu yang kita butuhkan dalam pengusutan kasus-kasus korupsi tapi sampai sekarang belum juga ada. SBY nilainya 5 untuk ini,” ujar Fadjroel Rachman.

Dalam bidang ekonomi, Fadjroel memberi jempol. Tapi dalam kasus kemiskinan, kata Fadjroel, berdasarkan laporan BPS masih ada 31,2 juta orang miskin atau rawan pangan. “Untuk masalah penanganan kemiskinan dia dapat 5 ya. Karena fundamental ekonomi ternyata tidak berpengaruh langsung terhadap pemberantasan kemiskinan dan tidak berhasil meminimalisir ketimpangan sosial,” terangnya.

Kelemahan SBY yang sangat mengganggu, kata Fadjroel, adalah ketidaktegasannya sebagai presiden. Padahal, ketegasan mutlak diperlukan oleh pemimpin bila ingin memajukan kehidupan rakyatnya. Kualitas itu belum ditemukannya dalam sosok SBY selama 6 tahun menjabat sebagai presiden. Dan banyaknya kegagalan program kerja KIB II terletak pada faktor kepemimpinan SBY yang dinilainya lemah. “Dia bicara soal anti korupsi tapi tidak tegas, jadi antara visi dan konsistensi tidak sejalan. Kelemahan program-program SBY itu saya kira terkait kepemimpinan SBY,” terang Fadjroel.

Lembaga pegiat anti korupsi, Indonesian Corruption Watch (ICW) juga mengeritik kinerja pemerintah selama setahun ini. Hingga saat ini, ini program reformasi hukum yang dijalankan pemerintah belum efektif.  Hal ini disebabkan bergentayangnya mafia peradilan di berbagai lembaga hukum makin memperkuat diri. "Kondisi itu diperparah dengan adanya upaya pelemahan KPK, di saat belum bersihnya lembaga kepolisian dan kejaksaan," ujar Danang Widoyoko.

Namun anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman membantah, jika kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi masih buruk. Komitmen Presiden SBY memberantas korupsi sangat tinggi. Tengok saja, selama pemerintahan SBY, banyak koruptor yang dipenjara. "Untuk itu saat ini yang terpenting adalah memberi kesempatan kepada SBY untuk menuntaskan pemberantasan korupsi, jangan dijahilin terus," katanya.

Data dan Fakta Pemerintahan SBY

1.Bidang politik>>Selama 1 tahun pemerintahan SBY tidak menghasilkan hal-hal yang signifikan.

Nilai: 5

2.Hubungan Luar Negeri >> Indonesia masih lemah di dunia international terlihat dari kasus Malaysia.

Nilai: 5

3.Bidang Ekonomi>> Kesejahteraan rakyat masih belum terwujud, angka kemiskinan dan penggangguran masih tinggi. Banyak hal-hal yang tidak tersentuh seperti program-program pemerintah hingga saat ini tidak menghasilkan apa-apa tetapi semakin menyulitkan rakyat, seperti kenaikan harga sembako dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Nilai: 5

4.Bidang Hukum >>Supremasi hukum belum ditegaskan seutuhnya. Buktinya, hingga saat ini kasus Century masih terkatung-katung.

Nilai: 5

5.Bidang Keamanan>>Masalah Keamanan menjadi persoalan serius. Pemerintah belum mampu mengatasi masalah kekerarasan terhadap Jemaat HKPB, jemaat Ahmadyah, sengketa etnis di Kalimantan dan tawuran geng preman di depan PN Jakarta Selatan.

Nilai: 5

Abdul Kadir Karding: Politisi Penggila Sepak Bola

Pekerja keras dan disiplin merupakan sifat yang menonjol dari sosok politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Abdul Kadir Karding, S.Pi, M.Si. Kecakapannya sebagai politisi diakui oleh teman-teman dekatnya.


Naskah:  Alex Marten Jeramun
Dunia politik sebenarnya bukan ladang baru bagi Abdul Kadir Karding. Interaksi Karding dengan dunia politik terjadi  sudah lama, saat masih aktif di organisasi kemahasiswaan, baik di kampus maupun di luar kampus  (dunia pergerakan_red). Bahkan Karding tercatat salah seorang aktifis yang memiliki jam terbang tinggi dalam dunia pergerakan.

Pilihan terjun langsung ke dunia politik bukan tanpa alasan dan pertimbangan yang matang. Apalagi waktu itu, Karding memendam hasrat yakni ingin melakukan perubahan. Namun berjuang melakukan perubahan dari luar parlemen sangat tidak mudah. Sehingga Karding memutuskan untuk terjun langsung menjadi politisi. Sebab Karding yakin, melalui dunia politik bisa langsung melakukan perubahan dari dalam sistem sesuai dengan konstitusi. Sedangkan kalau berada di luar sistem, upaya melakukan perubahan membutuhkan proses yang sangat panjang dan berliku. “Tidak  mudah mewujudkan perubahan kalau kita berada di luar pengambil kebijakan,” ujarnya kepada Tabloid Senayan.

Seiring dengan perjalanan waktu, pada dekade 1990, gejolak politik dalam diri Karding kian membara. Puncaknya terjadi pada 1997-1998,  tatkala gelombang reformasi bergemuruh di seantero nusantara. Gaung reformasi kian tidak terbendung. Hasrat politik Karding kian terpacu. “Saya melihat reformasi adalah momentum sangat tepat untuk melakukan perubahan,” cerita suami dari Desiani Puspitaningtyas S.Pi ini.

Potensi politik yang ada dalam diri Karding rupanya memikat Muhaimin Iskandar yang kebetulan waktu itu masih menjabat sebagai Sekjen DPP PKB.  Cak Imin, begitu tokoh ini disapa mengajak Karding untuk bergabung dengan PKB. Singkat kata, Karding menerima tawaran Cak Imin bergabung di PKB. Sejak saat itu, Karding merasakan dunia politik praktis sesungguhnya.

Sebagai seorang aktifis, Karding ternyata tidak terlalu sulit beradaptasi di lingkungan barunya ini. Apalagi keduanya sudah saling kenal.  “Saya dan mas Imin, kenal baik di dunia pergerakan. Atas ajakan dari beliaulah saya akhirnya benar-benar terjun ke politik praktis,” tutur ayah dari Ahnaf Mappidalle Iman Syahrozad Karding & Chaidir Sheva Ahmad Syah Lapandrita Karding.

Dorongan Orang Tua
Abdul Kadir Karding lahir di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah pada 25 Maret  1973. Karding berasal dari keluarga biasa yang hidup di daerah pedesaan, tepatnya desa Sajol. Jarak dari Desa Sojol ke pusat kota Palu lebih dari 265 KM. Di desa inilah Karding tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang berlatar belakang sebagai pedagang dan petani.
Sebagai anak daerah, Karding sudah merasakan betapa susahnya mendapatkan fasilitas pendidikan didaerahnya. Hampir semua fasilitas pendidikan belum memadai. Bayangkan, untuk sekolah di SMP saja Karding harus ke kota dengan jarak tempuh yang sangat jauh. “Alhamdulilah pada waktu itu,  iklim pendidikan dalam keluarga yang ditanamkan oleh kedua orang tua,  yang mendorong agar anak-anaknya menempuh pendidikan tinggi agar tidak seperti orang tua yang tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi,” tuturnya.

Orang tua selalu memberikan dorongan agar anak-anaknya bisa berhasil. Orang tuanya juga  tidak pernah mengarahkan supaya anaknya terjun ke dunia politik. “Tetapi setelah saya terjun ke dunia politik, mereka senantiasa memberikan motivasi terutama pada saat saya menghadapai berbagai tantangan dan cobaan dalam politik. Beliau selalu memberikan nasihat agar saya selalu mengikuti kata hati yang paling dalam, kalau memang kata hati mengatakan benar ya harus saya jalankan demikian pula sebaliknya,” ucapnya.

Lazimnya politisi, sudah barang tentu punya tokoh panutan atau idola yang menjadi kiblat berpolitik. Karding juga demikian. Karding mengaku memiliki banyak tokoh yang menginspirasinya dalam berkarir di politik. Tokoh-tokoh itu antara lain Mantan Presiden Soekarno, mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Abraham Lincoln, Mahatma Gandi, Muhaimin Iskandar dan tokoh-tokoh besar lainnya.

Apa sebenarnya makna politik bagi Karding? Politik dan jabatan dalam pandangan bagi Karding hanya sekedar alat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat. Politik dan jabatan bukanlah tujuan akhir tapi hanya sekedar sarana/wasilah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Jabatan katanya amanah yang diberikan oleh Allah SWT  yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat nanti pasti akan dipertanggungjawabkan, baik itu  di hadapan rakyat ketika masih hidup di dunia dan di hadapan Allah SWT  kelak di akhirat. “Untuk itu saya senantiasa berupaya agar setiap tindakan dan ucapan saya dalam menjalankan amanah tersebut bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara,” tegas politisi asal Dapil  Jawa Tengah (Jateng)  6.


Arti Penting Keluarga
Seperti kata pepatah, di belakang setiap pria sukses ada seorang wanita, itulah arti pentingnya keluarga Karding. Karding benar-benar merasakan betapa pentingnya peran keluarga dalam menunjang karir politik. Keluarga juga merupakan motivator dalam hidup. Karena itu,  di tengah kesibukan sebagai politisi, Karding senantiasa menjalain komunikasi dengan keluarga meskipun hanya melalui telepon. Sebab  kesempatan berkumpul secara langsung dengan keluarga juga cukup sulit karena padatnya aktifitas, baik dalam kapasitasnya sebagai pengurus partai politik, sebagai Ketua Komisi VIII DPR, sebagai Pengurus Pusat IKA UNDIP maupun kegiatan lainnya. “Di sinilah diperlukan pemahaman dan kesabaran dari keluarga bahwa ketika saya sudah menjadi politisi dan memegang amanah tertentu artinya saya juga menjadi milik orang banyak. Hidup saya juga harus saya abdikan kepada orang banyak, karena hakikat pemimpin adalah pelayan bagi umat,” katanya.

Ditengah seabrek aktifitas sebagai Ketua Komisi VIII DPR, Karding juga membutuhkan penyeimbang agar tetap kuat dan tegar dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Tak kala rehat beraktifitas, Karding selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam para aulia, para alim ulama maupun tokoh-tokoh bangsa lainnya.

Dari ritual inilah, Karding mengambil hikmah yang sangat besar dari perjuangan mereka dalam menyebarkan agama maupun dalam membebaskan bangsa ini dari belenggu-belenggu penjajahan. Selain itu melalui ziarah juga bisa mendapatkan ketenangan batin, relaksasi sebentar dari hiruk pikuk politik yang sangat melelahkan yang menguras tenaga dan pikiran. “Melalui ziarah kita bisa bertafakur dan  memasrahkan diri pada Allah  serta mengingatkan pada diri sendiri akan akhir dari kehidupan sehingga kita tetap mendekatkan diri pada Allah SWT,” ujarnya.

Tak hanya senang dengan ritual keagaman, Karding ternyata sangat hobi nonton bola. Nonton bola bagi Karding adalah salah satu cara melepaskan kepenatan di tengah-tengah kesibukan. Karena itu meskipun tayangan-tayangan bola kadang sampai larut malam, Karding masih sering menyempatkan diri untuk nonton bola. “Itu sudah menjadi hobi sejak saya masih duduk di bangku sekolah. Selain itu saya juga masih menyempatkan diri untuk membaca-baca buku, koran atau majalah untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan informasi tentang perkembangan politik, ekonomi maupun sosial budaya,” ceritanya.

Paramore: The Only Exception [OFFICIAL VIDEO]

Paramore: Decode [OFFICIAL VIDEO]

Lili Chodidjah Wahid: Berani Tampil Beda

Panggung politik bagi Hj. Lili Chodidjah Wahid tidak identik dengan upaya memperebutkan kekuasaan.  Tetapi makna politik sesungguhnya adalah cara untuk mencapai kemakmuran rakyat lewat peran yang dimainkan masing-masing sesuai kemampuannya.

Naskah :  Alex Marten Jeramun

Kehadiran Lili Wahid dalam percaturan politik nasional boleh dibilang masih baru. Namun, bukan berarti wanita yang lahir di Jombang, 4 Maret 1948 baru mengenal politik.  Lili Wahid  yang tumbuh dalam keluarga sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur, sejatinya  sudah mengenal politik sejak masih remaja.

Lili Wahid bahkan tumbuh dalam keluarga yang sangat kental dengan nuansa politik.  Ayah Lili Wahid, K.H. Wahid Hasyim, seorang tokoh terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949.  Sementara, Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Lazimnya keluarga politisi, obrolan seputar dunia politik sudah menjadi menu Lili Wahid sehari-hari. “Di meja makan pun berbicara soal politik. Jadi politik itu sudah asing lagi bagi keluarga Wahid,” ujarnya.

Bahkan pada tahun 1967, saat usianya masih sekitar 19 tahun, Lili sempat dicalonkan menjadi anggota DPR sebagai wakil ormas oleh PBNU. Tetapi karena umur masih kecil, sang Ibu menganjurkan untuk mengalah.  Apalagi, sudah banyak juga keluarga besar Wahid yang menjadi caleg kala itu. Akhirnya, Lili Wahid memutuskan membatalkan pencalonan.

Setelah tidak menjadi caleg, Lili Wahid memilih untuk kuliah. Selesai kuliah, Lili Wahid kemudian menikah dengan seorang anggota TNI. Dari pernikahannya ini, Lili Wahid dikarunia tiga anak.
Lili Wahid benar-benar menikmati perannya sebagai istri TNI. Sebagai istri tentara, Lili Wahid sempat pindah dari satu daerah ke daerah lain mengikuti dinas sang suami. Semua peran itu dijalankannya dengan penuh kesungguhan.

Setelah mengikuti masa dinas suami di beberapa daerah, merekapun pindah ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Lili Wahid aktif di kegiatan ormas NU yaitu muslimat NU. Tidak hanya itu,  Lili Wahid kemudian menjadi Ketua Umum Induk Koperasi.  Lalu aktif dalam Dekopin.

Namun naluri politik Lili Wahid terus berkembang sejalan dengan dibukanya keran reformasi.  Kemunculan Lili Wahid dipanggung politik mencuat, saat pecahnya PKB yang melibatkan Muhaimin Iskandar dan Gus Dur. Saat itu, Lili Wahid diminta untuk memback up Muhaimin.

Lili Wahid selanjutnya ditempatkan sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Dengan posisi itu, Lili Wahid makin dikenal publik. Dan pada Pemilu 2009, Lili dicalonkan menjadi caleg dari dapil yang sangat kental dengan Gus Durian  Lili Wahid akhirnya menang dan melenggang ke DPR setelah memenangkan pertarungan di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur II.

Sebetulnya  pada saat itu Lili Wahidmalas untuk terjun ke dunia politik. Meski demikian Lili Wahid tetap terlibat dalam politik, tapi tidak terikat dengan salah satu organisasi. Lili Wahid hanya senang menjadi seorang aktivis.  Karena sejak tahun 1966, demo sudah menjadi bagian dari hidup Lili Wahid sampai saat ini.

Semua itu dilakukan lantaran cita-cita proklamasi yang didengung-dengungkan oleh founding fathers belum tercapai. “Makanya setiap kali ketemu aktivis Lili selalu bilang bahwa sejak tahun 1966 sampai sekarang masih hidup di jalanan,” imbuhnya imbuh istri dari Indrawanto.

Lalu apa obsesi Lili Wahid terjun ke panggung politik?  Osebsi adik kandung Gus Dur ini ternyata sangat sederhana.  Lili Wahid ingin memperjuangan masyarakat yang adil dan makmur yang belum terwujud dari satu periode ke periode yang lain.  “Ini obsesi terbesar saya. Karena amanat kemerdekaan dan reformasi itu belum bisa kita capai.  Untuk bisa mewujudkan cita-cita itu, harus berjuang melalui DPR, ”ujar Lili yang pernah menjadi Sekretaris Persit KCK Intendans Cimahi 1977-1979.
Namun sayangnya kata Lili, perjuangan mencapai kesejahteraan dan keadilan bukannya makin maju, tetapi malah makin mundur.  Integritas berpolitik tidak muncul. Rendahnya integritas tidak hanya menghinggapi para politisi tetapi sudah menyebar ke anak bangsa. Bahkan Lili Wahid melihat adanya degradasi dari sisi moral. “Kita lihat betul dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan lemahnya punishment terhadap para koruptor. Sehingga imbasnya ke mana-mana, ke semua komponen kehidupan berbangsa itu sangat besar,” imbuhnya.

Sebagai politisi, Lili Wahid juga merasa pasang surut. Terkadang politik itu, menyenangkan, namun tidak jarang juga menjengkelkan. Akan tetapi, bagi politisi PKB ini, menjadi politisi itu bagian dari tanggung jawab. “Sehingga nyaman nggak nyaman, harus diterima. Apalagi ini sebuah amanah dari orang yang memilih saya,” tegasnya.

Perjuangan

Bagi Lili Wahid,  politik itu sebenarnya sebuah proses perjuangan seumur hidup. Selama  orang-orang mendukungnya maka Lili Wahid akan tetap berkiprah di dunia politik. Lili Wahid berkaca dari negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika, orang menjadi anggota dewan itu selama berperiode-periode. Karena memang masyarakatnya masih menghendakinya. “Sampai orang-orang yang mendukungnya tidak menghendakinya lagi, baru saya berhenti,”ujarnya.

Lili Wahid benar-benar menikmati perannya sebagai anggota DPR.  Sebagai wakil rakyat, Lili Wahid tidak takut untuk menyuarakan kebenaran. Prinsipnya, katakanlah yang benar meski itu pahit.

Dan puncak keteguhan hati Lili Wahid akan kebenaran terjadi saat sidang paripurna  di DPR. Lili Wahid berdiri sendiri untuk menyuarakan kebenaran. Sebab Lili Wahid menyakini bahwa proses bailout Bank Century itu menyimpang adanya, walaupun seluruh anggota fraksinya menyatakan tidak. “Ini adalah suara hati nurani, dan saya meyakini sebagai kebenaran. Prinsipnya, katakanlah yang benar meski itu pahit.” tegasnya.
Namun sikap berani Lili Wahid ini bukan tanpa resiko. Petinggi partainya sempat marah hingga muncul isu akan direcall dari keanggotaan FKB DPR. Akan tetapi sekali lagi, Lili Wahid tidak gentar.  

Lili Wahid justru menantang sejumlah pimpinan PKB yang merasa tidak setuju dengan sikapnya itu. Bagi Lili Wahid keterlibatannya dalam mengungkap kasus Century membawa hikmah tersendiri. Satu hal yang  membuat Lili Wahid bangga sebagai anggota DPR adalah hubungan emosional dan pribadi antara masyarakat yang memilih dan mendukungnya menjadi anggota dewan semakin dalam. “Hubungannya sudah sampai ke tingkat emosional, kalau tadinya hanya sebatas sebagai konstituen saja. Tetapi dalam kasus Centrury, hubungan itu sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Mereka malah semakin mencintai saya, dan mereka berpikir bahwa saya berjuang bukan hanya untuk partai saja, tetapi juga berjuang untuk mereka,”ujarnya.

Diaz Gwijangge, S.Sos: Pembela Kaum Tertindas

Diaz Dwijangge mengabdikan hidupnya berjuang demi menegakkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM) ditanah Papua. Namanya menjadi sumber inspirasi dan obor api semangat bagi segenap pejuang keadilan dan HAM di negeri ini. Lantas apa yang membuat lelaki kelahiran Mapnduma ini tertarik ke dunia politik?

Naskah: Alex Marten Jeramun

Bagi masyarakat Papua, Diaz Gwijangge bukanlah nama yang asing. Mereka sangat familiar dengan nama pria berewok ini. Maklum, Diaz banyak menghabiskan waktu bersama masyarakat dibumi paling Timur Indonesia ini. Diaz terlibat aktif dalam kegiatan advokasi masyarakat di bumi Cenderawasih ini. Dikalangan masyarakat Papua sendiri, Diaz juga dikenal sebagai seorang teladan yang berani dan tanpa pamrih selalu hadir paling depan membela orang-orang tertindas.

Pilihan Diaz membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya bukan tanpa resiko. Diaz mempunyai pengalaman menyeramkan saat menyiapkan sebuah lokakarya di Biak. Lokakarya ini diselenggarakan beberapa gereja di dunia dengan sponsor gereja-gereja di Jerman, gereja-gereja di Papua, dan Elsham Papua. Kegiatan itu terkait resolusi konflik. “Saat itu saya dan rekan saya ditabrak. Teman saya tewas di tempat, sedangkan saya menderita patah tulang. Saya bersyukur karena masih diberi umur panjang oleh Tuhan. Sejak 2000 hingga 2008 saya menggunakan tongkat. Puji Tuhan, sekarang saya sudah melepaskan tongkat,” kata Diaz mengenang.

Meski mendapat ancaman seperti itu, toh tak menyurutkan perjuangan Diaz dalam upaya mengadvokasi masyarakat. Baginya, insiden tabrakan merupakan konsekuensi dari pilihan sikap bersama masyarakat. Justru jiwanya merasa terusik jika tidak membantu masyarakat. “Ini sudah menjadi panggilan jiwa,” tandasnya.

Bagi Diaz, sarana perjuangan membantu masyarakat tidak hanya melalui jalur LSM. Ibarat pepatah, banyak jalan menuju Roma, itulah prinsip Diaz. Diaz percaya, berjuang demi kepentingan masyarakat bisa ditempuh dengan dengan berbagai macam cara dan jalan. Bisa lewat jalur LSM dan bisa juga dengan jalur politik.

Awalnya, Diaz tidak terlalu suka dengan dunia politik. Karena, memang Diaz kurang tertarik. Tetapi tidak ada pilihan lain bagi Diaz, ketika perjuangannya dari luar membentur tembok tebal. Diaz merubah jalur perjuangannya dengan masuk politik. Maka pada 2009 lalu, Diaz tidak menyia-nyiakan tawaran Partai Demokrat untuk menjadi calon legislatif. Tanpa berpikir panjang lagi, Diaz menerima tawaran PD. Inilah awal dari sebuah lompatan besar dalam diri Diaz.

Dengan modal kepercayaan diri yang sangat tinggi, Diaz mencalonkan diri sebagai calon legislative asal Papua dari Partai Demokrat. Jebolan Antropologi Fisip Universitas Cenderawasih ini akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dari Papua “Saya akhirnya terpilih dengan suara sebesar 59.921. Saya terpilih bareng Pak Fredy Numberi dan Ibu Etha Bullo,” kata Diaz

Sebenarnya, apa motivasi Diaz terjun ke panggung politik praktis? Motivasi Diaz sangat sederhana. Diaz ternyata merasa kecewa karena perjuangan membela hak masyarakat selama bertahun-tahun tidak terakomodir oleh pembuat kebijakan.

Teriakan LSM dari luar justru dianggap angin lalu oleh pembuat kebijakan. Padahal, banyak masukan dari LSM yang bisa diadopsi oleh pembuat kebijakan, khususnya terkait dengan kebijakan HAM di Indonesia. “Saya ingin berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua lewat jalur politik. Anda tahu sendiri, tingkat kesejahteraan masyarakat Papua masih tertinggal jauh dibanding daerah lain. Ini sebuah komitmen yang tidak muluk-muluk. Saya akan buktikan itu,” jawabnya

Meski sudah terpilih menjadi anggota DPR, Diaz tidak akan pernah lupa akan tanah Papua. Justru motivasi dan semangatnya semakin terpompa tatkala menjadi wakil rakyat. Komitmennya membantu semakin menggelora. Apalagi secara substansi kata Diaz, perjuangan melalui jalur resmi legislative dengan pejuang HAM tidak terlalu jauh berbeda. Yang berbeda, ujarnya cuman wadah atau sarana perjuangannnya. Sementara content perjuangannya sama. “Substansinya, ya sama-sama berjuang untuk kepentingan masyarakat. Jika dulu saya berteriak dari luar untuk memperjuangkan hak asasi maka setelah menjadi wakil rakyat, saya berteriak dari dalam. Paling tidak, saya ikut mempengaruhi setiap kebijakan politik yang menyangkut hak asasi manusia di Indonesia, baik itu menyangut UU, politik anggarannya, pengawasannya dll,” ujarnya.

Bagi Diaz, posisi sebagai wakil rakyat hanyalah sebuah amanah yang ada masanya. Jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun lamanya. Tetapi perjuangan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua tidak pernah mengenal masa. Ini harus menjadi komitmen perjuangan seumur hidup sebagai anak yang lahir dari rahim bumi Papua. “Hidup masyarakat Papua harus diperhatikan,” ujar anggota DPR kelahiran Mapnduma, Papua, 27 November 1974.

Sebagai wakil rakyat asal Papua, Diaz berusaha untuk memaksimalkan perannya agar bisa menjadi penyambung kebijakan pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus seiring-sejalan. Ini sangat penting sehingga tidak akan terjadi hambatan di tengah jalan.

Bagi tutur suami dari Heriana Nirigi, AMD. PAR, perannya sebagai wakil rakyat dijalankannya dengan sepenuh hati. Diaz mempertaruhkan semua potensi yang dimilikinya dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat. “Rakyat mempercayakan aspirasinya melalui wakil rakyatnya. Segala sesuatu yang kita lakukan tentu akan sangat hati-hati karena menjaga kepercayaan masyarakat. Kita tentu tetap menjaga kontrak politik yang sudah kita buat. Nah, kalau itu berjalan bagus maka saya percaya Partai Demokrat tetap eksis dan mendapat kepercayaan masyarakat,” tutur ayah tiga orang putri ini.


Tidak Suka Politik

Sejujurnya, Diaz bukanlah orang yang sreg dengan panggung politik. Justru awalnya, Diaz alergi alias tidak terlalu suka dengan hiruk pikuk di panggung politik Indonesia meskipun dunia politiknya sudah dikenalnya sejak lama. “Saya sebenarnya orang yang tidak respek dengan politik. Karena memang latar belakang saya bukan dari keluarga politik. Ayah dan Ibu saya bukan politisi,” akunya.

Sebagai putra asli Papua, Diaz tidak hanya sekedar beretorika dalam memperjuangan kemakmuran rakyat Papua. Diaz akan berjuang memperbaiki persoalan hak asasi di Papua. Selama ini, banyak pelanggaran hak asasi di Papua. Tidak hanya itu saja. Diazpun berkomitmen untuk memperbaiki masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat di bumi Papua. “Selama ini, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, kalau Papua memang masih tertinggal dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Ini sudah menjadi komitmen politik saya sebagai wakil rakyat dari Papua,” ujarnya.

Meski demikian katanya, upaya pembenahan Papua tidak akan berhasil kalau tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Karena itu katanya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus menginventarisir semua persoalan yang ada di Papua.

Setelah itu dilakukan evaluasi guna menemukan jalan keluarnya. Rasa cinta ayah dari Desiana V. Nuinindi Gwijangge, Mathreecia R Sarafina Gwijangge dan Grace Ester Imanuella Gwijangge akan tanah Papua memang luar biasa tinggi. Lihat saja, semua masa kecilnya, dia habiskan di bumi Cendrawasih ini. Demikian juga dengan pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, semua diselesaikannya di Papua.

Kini Diaz sudah menjadi wakil rakyat. Tentu banyak sekali perubahan yang terjadi. Namun satu yang tidak pernah lupa adalah komitmennya yang selalu “Berjuang untuk Rakyat yang Tak Bersuara.”

Ir. Fary Djemi Francis, MMA: Wakil Rakyat Harus Tidur di Rumah Rakyat

Menjadi wakil rakyat bagi Ir. Fary Djemi Francis, MMA tidak hanya sekedar bertemu dan berjabat tangan dengan masyarakat, tetapi harus benar-benar mengetahui dan merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat di desa-desa. Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) inipun punya cara unik untuk menyapa konstituennya yakni dengan tidur berbaur di rumah rakyat.

Naskah: Alex Marten Jeramun

Kemitraan sejati, adalah sebuah keniscayaan dalam suatu simbiosa yang mutualistik. Keterbukaan dan kerelaan untuk berbagi menjadi syarat utama dalam membangun dan melestarikan kemitraan sejati itu. Dalam semangat “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” Fary demikian tokoh ini disapa datang menemui konstituennya. Dan seperti yang biasa dilakukannya sebelum menjadi anggota DPR, Fary datang ke desa, tinggal dan membaur dalam kondisi apa adanya di masyarakat. Dalam semangat kemitraan sejati itulah keduabelah pihak, anggota DPR dan masyarakat konstituen maupun simpatisannya saling menyerap aspirasi yang sesungguhnya. Di situlah DPR melakukan observasi suasana masyarakat berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan air bersih, dan infrastruktur pendukung sosial, ekonomi, kesehatan, pertanian, dll.

Ramah, pandai bergaul dan dekat dengan konstituen, itulah kesan yang melekat dalam diri seorang Fary. Pengalaman 20 tahun terlibat langsung di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuat wakil rakyat asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini peka terhadap persoalan-persoalan riil rakyat kecil. Maklum, dalam kurun waktu itu, Fary keluar masuk kampung maupun desa dan ikut merasakan kehidupan sebagai masyarakat pedesaan.

Kebiasaannya itu terus dibawanya hingga kini menjadi anggota DPR. Lihat saja apa yang dilakukan Fary saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang, tepatnya ke Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima. Guna menyerap aspirasi masyarakat, Fary tak canggung-canggung bermalam di rumah warga sekitar. Padahal sebagai anggota dewan, Fary mendapat fasilitas hotel oleh Sekretariat. Fary lebih memilih berbaur dengan masyarakat kampong. “Belum ada yang berubah dalam diri saya sekalipun saya sudah menjadi anggota DPR,” ceritanya.

Fary tidak ingin dicap sebagai wakil rakyat seremonial yang hanya datang berjabat tangan dengan konstituen. Tetapi Fary ingin menemukan persoalan pokok masyarakat yang banyak dikeluhkan oleh mereka. “Ini sebagai bentuk pendidikan politik. Artinya kita tidak berpikir untuk masyarakat tetapi juga dapat menjadi bagian dari masyarakat. Dan untuk menjadi bagian hidup dari masyarakat, kita harus tidur di rumah-rumah warga sekitar. Mungkin saja dulu, saya pernah berbaur dengan mereka, tetapi persoalan dulu dan sekarang sangat berbeda,”terang wakil rakyat dari Dapil NTT II (Timor, Sumba, Rote, Subu, Semau).

Rela Tak Mandi

Tak hanya berbaur dengan masyarakat, lulusan master agrobisnis IPB juga melakukan aksi simpatik lainnya. Fary bahkan rela seharian tidak mandi untuk merasakan nasib warga Usapimnasi, Kecamatan Polen. Maklum, warga didesa ini dikenal sebagai desa yang sulit mendapatkan air bersih. “Saya ingin bersama masyarakat merasakan langsung persoalan yang mereka hadapi. Kami ingin mendengar dan merasakan apa yang dialami warga setempat setiap harinya,” ujarnya.

Fary merasakan betul apa yang dialami masyarakat itu. Apalagi, persoalan air ini sudah menjadi persoalan hidup mereka dari tahun ke tahun. Sebenarnya kata Fary sumber air ada di wilayah itu. Tinggal bagaimana pemerintah dan warga membuat sentuhan-sentuhan melalui program Pamsimas atau PPIP. Pemerintah katanya harus berupaya untuk mendekatkan sumber air ke permukiman sehingga warga punya waktu produktif untuk kegiatan. Dengan sumber air yang dekat, masyarakat lebih mudah meningkatkan pendapatan, “Saya mengharapkan masyarakat terlibat, menjaga dan memelihara (fasilitas air) sehingga bisa dipakai sepanjang masa,” terangnya.

Menurutnya, seluruh komponen bangsa harus berkerja keras guna mengharmonisasikan visi misi yang disesuaikan dengan pembangunan di daerah-daerah. Artinya, pusat harus fokus ke daerah untuk mendukung program di pemerintah daerah. “Misalnya saja di NTT ada gerakan prioritas NTT sebagai daerah produksi jagung, peternakan dan Koperasi. Nah disitu harusnya pemerintah fokus mendukung program daerah,”papar Direktur Increase dan in house consultant pada beberapa lembaga bantuan keuangan seperti JICA, GTZ,Plan Unicef, iinet Japan, Care ini.

Sebagai wakil rakyat, Fary akan berjuang bagaimana politik anggaran itu diarahkan untuk pembangunan desa, terutama untuk desa dikawasan timur Indonesia. Meski demikian, perjuangan ini tidak mudah. Karena politik anggaran itu lebih mengutamakan Jawa. Buktinya, sekitar 65% anggaran itu diperuntukan bagi pembangunan di Jakarta.
Sementara dikota-kota besar lainnya, sekitar 25%. Sedangkan 7%-13% beredar di
desa-desa. “Jadi, perjuangan saya, bagaimana politik anggaran itu lebih berpihak ke desa-desa.

Kenapa? Karena sekitar 69% orang-orang yang dikategorikan miskin itu tinggal didesa. Dan mata pencaharian mereka itu petani,”terang ayah 3 orang anak ini.

Kebetulan Fary memang lahir dari keluarga politisi. Sang ayah adalah anggota DPRD Propinsi Timor-Timor (waktu itu) sebagai wakil FTNI. Setelah pensiun, ayah masuk menjadi kader Partai Golkar. Namun demikian, sang ayah tidak pernah mengarahkan Fary agar menjadi politisi. “Politik itu mengalir saja. Saya tidak berpikir menjadi politisi,” ujarnya.

Dunia politik bagi Fary sebenarnya terjadi secara kebetulan. Justu, awalnya, Fary tidak terlalu suka dengan dunia politik. Keterlibatan bergabung bersama Gerindra tanpa disengaja. “Saya ini vini vidi vici artinya saya datang langsung menang. Bahkan saya ini tidak menjadi pengurus di Gerindra seperti Pengurus DPP, bahkan DPD Gerindra, hanya diminta bergabung dengan Gerindra,”terang Suami dari Yoza O Johanes ini.

Justru Fary sangat menikmati pekerjaan sebelumnya sebagai LSM. Diapun pernah menjadi adviser pemerintahan Jepang untuk mamantau semua program-program yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. “Saya itu, orang Indonesia yang paling tinggi jabatannya sebagai tenaga ahli,” tuturnya.

Pilihan masuk parpol katanya bukan keputusan yang mudah. Saat diajak bergabung Gerindra, Fary melakukan kontemplasi. Sejumlah rohaniwan didatanginya sebelum membuat keputusan. Setelah mendengar masukan rohaniwan, Fary berihtiar terjun ke dunia politik. Fary meminta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan langsung menjawabnya. Tuhan ternyata memiliki rencana lebih besar bagi seorang Fary. “Setelah dari rohaniawan saya bertanya kepada keluarga bahkan mereka tidak menolak saya bergabung di dunia politik dan maju sebagai calon legislatif saat itu,”ceritanya.

Bahkan saat pencalegkan, Fary, tidak pernah mengeluarkan uang satu senpun saat maju mendaftarkan menjadi calon legislatif (caleg) di Partai Gerindra. Bahkan saat itu, tambahnya, masih berlaku nomor urut bukan suara terbanyak, hingga MK akhirnya memutuskan suara terbanyak. “Saya buktikan bahwa saya penduduk asli juga mampu menjadi anggota dewan,”terang Pria yang menang suara sebesar 18 ribu suara bersaing dengan Politisi kawakan seperti Setya Novanto, Charles Mesang, Herman Hery.

Dia menambahkan, dari 7 kursi, sebesar 6 kursi berasal dari Pusat DKI Jakarta. “Saya sendiri yang berasal dari Kupang,”terang Fary bangga.

Fary melanjutkan,seluruh anggota dewan harus membangun pendekatan dengan masyarakat, bukan pendekatan seperti sinterklas. Kini, Fary menjadi wakil rakyat di Senayan. Namun satu hal yang tidak pernah dilupakannya adalah “Saya Tetap Merasa Hanya Orang Biasa Untuk Orang Biasa”

Tetty Kadi Bawono: Belajar Kejujuran Berpolitik dari Sang Ayah

Dunia politik bagi Tetty Kadi Bawono atau yang akrab disapa Tetty Kadi ternyata bukan dunia baru. Sejak 1971, Tetty terlibat di Partai Golkar meski hanya sebagai artis pendukung. Akan tetapi, masa-masa inilah awal keterlibatan Tetty karena pada tahun 1986, Tetty menjadi pengurus Golkar.

Naskah: Alex Marten Jeramun
Masyarakat Indonesia yang hidup di era tahun 1960-an tentu tidak asing dengan Tetty Kadi. Nama ini terus melegende hingga kini lewat beberapa lagu yang dibawakannya. Tembang-tembang yang dinyanyikannya tidak pernah lekang dimakan waktu. Misalnya, lagu Ohhh Bunga Mawar yang diciptakan Alm A Riyanto. Lagu ini mengisahkan seorang gadis cilik, ada yang suka tetapi masih kecil dan belum bisa dipetik. Lagu ini masih sangat digandrungi hingga kini. Wanita yang kini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mengaku keberadaannya tiga puluan tahun lalu sebagai penyanyi remaja sangat membantunya dalam menggapai mimpi menjadi seorang politisi yang berkiprah di parlemen saat ini.

Memang bagi filsuf Willyam Shakespeare nama tidaklah begitu penting tetapi bagi Tetty nama sangat berarti bagi perjalanan hidupnya. Karena, apa yang dipetiknya saat ini tidak terlepas dari eksistensi namanya yang telah diinvestasikan sejak menjadi penyanyi remaja. “Dulu nama saya Maria Teti Kadi tetapi sekarang nama saya Tetty Kadi Bawono dan ini merupakan pemberian dari bapak. Jadi di politik semua orang berusaha mencari nama, memperkenalkan diri untuk partai, seorang aktivis beruntung. Dan saya betul-betul sudah sangat beruntung dengan nama yang sudah sangat dikenal untuk seluruh Indonesia,” ujar wanita yang sudah menyanyi sejak
kelas 2 SMP ini .

Nama itu membuat Tetty bisa berkomunikasi leluasa dengan banyak figure. Seperti dalam sebuah pertemuan dengan ibu-ibu seluruh Indonesia. “Begitu selesai presentasi materi tentang perempuan dan diperkenalkan saya sebagai Tetty Kadi langsung semua peserta bertepuk tangan. Ada yang minta foto bersama. Jadi saya bersyukur sekali di beri nama yang cukup terkenal di Indonesia . Bahkan di Singapura dan Malaysia,” kenangnya .

Sosok Ayah
Kesuksesan yang diraih Tetty saat ini tidak lepas dari sosok seorang ayah, Alm. Kadarusman Kadi. Tetty benar-benar mengagumi sang ayah.Bakat politik yang ada dalam diri Tetty diturukan dari gen ayah. Tak heran, jika Tetty mengidolakan sang ayah. Di mata Tetty, ayahnya adalah guru politiknya. Sehingga Tetty banyak belajar dari ayah. “Beliau adalah sosok militer dengan pangkat terakhir Kolonel. Di juga pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan, seperti Dirjen di Depdagri dan juga anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Jadi saya tergembleng benar oleh ayah, yang memang seorang politisi, seorang tentara. Namun sangat mengerti mengenai pemerintahan,” ujarnya.
Figur ayah bagi Tetty tidak sekedar ayah biologis saja, tetapi juga sumber inspirasinya. Sang ayah kata Tetty sangat jujur, tegas dan pandainya luar biasa. “Dia pernah kritik saya. Katanya kuliah satu semester tetapi mahasiswa cuma dikasih introduction saja. Setelah itu ayah membeli buku yang tebal sekali buat saya. Dalam bahasa Inggris pula. Dia yang mengajar saya untuk berdisikusi dengan teman-teman kuliah. Sekarang mereka sudah menjadi pejabat semua,”
ceritanya.


Sosok sang ayah dengan segala kelebihannya benar-benar dirasakannya saat ini. Semua yang dipelajari Tetty sejak sejak kecil terasa sekali manfaatnya hingga saat ini. Sang ayah sangat jujur dan tidak macam-macam. Sehingga jangan heran hingga usia pensiun, ayah tidak mempunya harta dan uang. Bahkan semua semua mobil dan fasilitas kantor ketika menjadi Dirjen diserahkan kembali ke kantor ketika masa jabatannya berakhir. Setelah itu, kemana-mana ayah selalu naik kendaraan umum. Jadi kejujuran itu nomor satu,”kenangnya.

Lalu kapan sebenarnya mulai tertarik menjadi politisi? Tetty menceritakan setelah menikah, praktis semua kegiatan tarik suara ditinggalkannya. Waktunya, lebih banyak habis bersama ayah. Dari situlah ayah kemudiannya untuk masuk menjadi kader Golkar karena pada saat itu ayah menjadi pengurus pusat Golkar.

Keseringan bersama ayah sebagai ajudan, lambat laun minatnya ke politik pun tumbuh. Selalu ada pertanyaan yang diajukan ketika berdiskusi politik dengan ayah. Ayah juga seorang intel yang mengetahui banyak hal namun tidak sembarangan memberi informasi termasuk kepada istri sekali pun. Namun ayahnya begitu terbuka soal politik dengannya.


Rupanya sang ayah mengetahui bakat politik yang tumbuh dalam dirinya. Feeling sang ayah benar adanya. Tetty kerap bediskusi tentang politik dengan ayah. Bahkan ketika pergi show ke daerah-daerah ayah selalu memberi kesempatan kepadanya untuk berdialog dengan para pejabat di daerah.


Dalam interaksi dengan masyarakat di daerah, Tetty menanyakan banyak hal tentang daerah yang dikunjungi. Lama-lama terasah juga. “Jadi feeling politik itu dibangun dalam proses yang sangat panjang. Sejak SMP sebenarnya saya sudah mengenal politik dari ayah. Saya mendapat seorang sosok guru yang paling saya idolakan yakni ayah saya sendiri,” imbuhnya.

Selain sang ayah, Tetty juga mendapat pelajaran yang berharga dari sang ibu. Ibu adalah sosok yang sederhana. Dia yang mengajarkan tentang kesantunan sebagai seroanga wanita yang baik. “Setelah menikah saya justru mendapatkan suami yang sangat mengerti politik, sehingga kami selalu punya waktu bersama untuk berdiskusi tentang masalah politik,” ceritanya.

Untuk Perempuan

Interaksi Tetty dengan dunia politik sebenarnya terjadi sejak tahun 1971. Waktu itu, Tetty menjadi artis pendukung partai Golkar. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Tetty mulai merasa betah dengan politik. Sehingga pada tahun 1986, Tetty menjadi pengurus Golkar Jawa Barat.

Setelah itu, Tetty menjadi Ketua Biro Seni dan Budaya Jawa Barat. Dan terakhir menjadi dewan pertimbangan di Jawa Barat. “Sejak masuk menjadi pengurus di partai sesungguhnya begitu banyak organisasi sosial dan politik yang saya ikuti sebagai pengurus. Saat ini saya termasuk sosok senior diantara kader perempuan Golkar di Jawa Barat,” tegasnya.

Kini Tetty menjadi anggota Komisi VIII DPR RI dan anggota Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI). Tetty akan berjuang untuk kepentingan politik perempuan, apalagi keterwakilan perempuan sudah terakomodir 30% UU. Ini artinya ada supor yang luar biasa terhadap eksistensi perempuan dalam politik.

Tentunya ada sebuah target besar, ada tanggung jawab Negara kepada perempuan. Memang dengan 30% itu diharapkan bahwa Negara dapat memperhatikan masalah bangsa dan Negara ini yang mayoritas perempuan, remaja dan anak-anak dapat diselesaikan oleh perempuan melalui jalur politik di parlemen. “Jadi memang dengan bergabungnya kita di KPPI sebetulnya merupakan gabungan dari 101 perempuan anggota dewan dan 135 dari DPR RI . Angkatan kami baru dilantik pada Februari 2010 lalu,” imbuhnya.

Menurutnya, pembentukan KPPI dilatari oleh kondisi perempuan Indonesia yang masih memprihatinkan. Sementara berbagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan agar setara dengan laki-laki masih belum berhasil selama lebih dari 20 tahun terakhir.

Tetty boleh saja tidak aktif bernyanyi, tetapi suaranya masih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia lewat suaranya di parlemen. Teruslah bernyanyi Tetty Kadi.